Menakar Bahaya Golput Dalam Islam

Ilustrasi golput, sumber: google.com Oleh: Muakhir Zakaria | Guru di Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee,   Siem, Aceh Besar ...


Ilustrasi golput, sumber: google.com
Oleh: Muakhir Zakaria | Guru di Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee,  Siem, Aceh Besar

TIADA terasa, pemilu 2014 hanya tinggal beberapa minggu lagi. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, perhelatan akbar demokrasi tahun ini juga “dihantui” oleh satu kekhawatiran paling signifikan, yaitu masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak mau berpartisipasi sama sekali sebagai pemilih, atau yang sering dikenal dengan istilah golput (golongan putih). 

Kekhawatiran ini tentu saja sangat beralasan. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Riset dan Polling Indonesia pada 15 November hingga 19 November tahun lalu, sebagaimana dilansir Antara, memprediksi bahwa jumlah golput pada pemilu 2014 ini melebihi 50 persen. Walau hasil survei ini tidak menggambarkan persentase yang sesungguhnya pada pemilu bulan April nanti, namun tetap saja memberi indikasi kuat bahwa jumlah masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya masih sangat tinggi.

Pertanyaan yang muncul adalah, bolehkan kita memilih untuk golput dan tidak berpartisipasi dalam pemilu? Seberapa besar mudharat yang ditimbulkan dari pilihan ini ditinjau dari nilai dan ajaran Islam? Tulisan yang sederhana ini berupaya untuk mendiskusikan dua pertanyaan ini dalam koridor Alquran, hadis dan sejarah Islam.

Urgensi Memilih Pemimpin dalam Islam 
Sebagai agama yang sempurna, Islam menempatkan keberadaan seorang pemimpin pada posisi sangat urgen dan wajib adanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW memerintahkan tiga orang yang bepergian untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Jika memilih pemimpin hukumnya wajib dalam perkara bepergian, maka dalam konteks Indonesia yang lebih luas, dengan jumlah penduduknya yang mencapai lebih dua ratus juta jiwa, memilih pemimpin tentu lebih wajib lagi.

Fakta sejarah Islam juga mengisyaratkan betapa kuatnya kesadaran para sahabat terhadap pentingnya persoalan kepemimpinan. Fakta ini dapat kita pahami dari berkumpulnya para sahabat dari golongan Anshar dan Muhajirin di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa’idah, langsung setelah mereka memastikan wafatnya Rasulullah SAW. Padahal, Rasulullah saat itu belum dikuburkan.

Berangkat dari hadis dan fakta sejarah di atas, pemilu legislatif dan eksekutif,  yang tidak lain adalah agenda lima tahunan untuk memilih unsur-unsur pimpinan dan perwakilan umat Islam, wajib diikuti oleh setiap muslim yang telah mencukupi syarat. Kewajiban ini tidak semestinya diabaikan oleh seorang muslim, karena pentingnya persoalan kepemimpinan dalam Islam.

Tgk Muakhir Zakaria
Berkaca Pada Sikap Abubakar dan Umar
Dalam kitab Tarikh Al-Khulafak, Imam Suyuthi menyebutkan bahwa ketika kaum Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah untuk mengangkat khalifah pengganti Rasulullah SAW, sampailah berita tersebut ke telinga Umar bin Khattab. Umar kemudian langsung mengatakan kepada Abubakar, “Wahai Abubakar, ikutlah bersama kami untuk berkumpul dengan saudara-saudara kita kaum Anshar.” 

Mendengar ajakan tersebut, Abubakar tidak lagi mengulur-ngulur waktu dan langsung menuju Saqifah, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Di tengah jalan, keduanya bertemu dengan dua orang lain di tengah jalan. Kedua orang tersebut bertanya, “hendak kemana kalian wahai kaum muhajirin?” Umar menjawab, “Kami ingin ke tempat saudara-saudara kami kaum Anshar.” Kedua orang tersebut lalu mengatakan, “janganlah kalian dekati mereka, urus saja urusan kalian sendiri.” Namun perkataan ini dijawab oleh Umar, “Demi Allah kami akan mendatangi mereka.”

Sebagai penerus panji-panji Islam setelah Rasulullah Saw. wafat, Abubakar dan Umar wajib kita jadikan sebagai panutan, karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: “Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin setelahku.” 

Berpijak pada hadis ini, tidak semestinya seorang muslim golput, bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh terhadap agenda pemilihan pemimpin, karena sikap tersebut sangat bertentangan dengan sunnah Abubakar dan Umar yang segera menuju Saqifah dan meninggalkan kegiatan-kegiatan lain agar dapat berpartisipasi dan memberikan suaranya dalam pemilihan khalifah pengganti Rasulullah SAW.

Pemilu Sebagai Kewajiban dan Amanah Sosial
Prof. Nashr Farid Washil, Mantan Mufti Mesir, menyebutkan bahwa Islam mewajibkan ummatnya untuk menunaikan segala bentuk amanah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Annisak ayat 58 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” Salah satu amanah yang Allah bebankan kepada umat Islam adalah memilih unsur-unsur pimpinan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dalam koridor sistem syura dan demokrasi.

Oleh karena itu, seseorang yang telah mencukupi syarat, sudah semestinya menjalankan amanah ini dan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, menurut beliau, akan berdosa secara agama, karena dia tidak menunaikan amanah dan kewajibannya terhadap masyarakatnya.

Senada dengan itu, Prof. Abdurrahman Albar, seorang ulama hadis Universitas Al-Azhar, menyebutkan bahwa salah satu kewajiban seorang muslim yang hidup dalam sebuah masyarakat adalah memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan kesempatan untuk memilih perwakilan umat Islam di legislatif atau eksekutif tidak boleh menyiakan-nyiakan kesempatan tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa jika seorang muslim tidak ikut serta dalam pemilihan, maka ia tidak melaksanakan salah satu kewajiban sosial lainnya, yaitu menegakkan amar makruf dan nahi munkar. Alasannya adalah, karena orang tersebut membuka peluang bagi orang-orang yang jauh dari agama dan gemar melakukan kerusakan di muka bumi untuk terpilih sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat. Akibatnya,  masyarakatlah yang nantinya akan menderita dengan ulah pemimpin yang seperti itu. 

Kewajiban Mengenali Pemimpin
Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah menyebutkan bahwa kaum muslimin wajib mengenal pemimpinnya, baik nama,  orangnya maupun sifat-sifatnya. Beliau kemudian mengutip pernyataan Sulaiman bin Jarir yang menegaskan bahwa kewajiban mengenal pemimpin seperti halnya kewajiban mengenal Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan penegasan ini, kita dianjurkan untuk memiliki pengetahuan mendalam terhadap sifat dan track record orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, agar kita dapat memilih orang yang paling tepat. Rasulullah SAW bersabda, "jika sesuatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran." Maka, bagaimana mungkin kita dapat mengenal dan menemukan orang yang tepat untuk posisi legislatif dan eksekutif jika kita bersikap “masa bodoh” dengan identitas para kontestan pemilu dan malah tidak mau memilih orang yang jujur dan amanah.
         
   Walhasil, berdasarkan pemaparan di atas, golput dalam Islam ternyata memiliki mudharat yang sangat besar, karena pilihan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa prinsip penting dalam Islam. 

Dengan demikian, seorang muslim yang tidak berpartisipasi dalam pemilu tanpa alasan yang jelas telah melanggar kewajiban memilih pemimpin, tidak menjalankan sunnah Abubakar dan Umar, tidak menunaikan amanah dan kewajiban sosial, dan tidak melaksanakan kewajiban mengenal pemimpin. Mudharat yang ditimbulkan pun tidak bisa dikatakan kecil, karena akan membuka peluang yang cukup besar bagi orang-orang yang nantinya akan merusak sendi-sendi kehidupan umat Islam dengan kezaliman mereka. Allah Musta'an.


Penulis adalah guru Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee,  Siem, Aceh Besar.

Related

Politik 4512924539274311695

Terkini

Adv

Facebook Kami

10 Paling Populer

Total Tayangan Halaman

Adv

item