Zakat Uang Kertas Dalam Perspektif Kitab Kuning

Tgk Taufik Yacob Oleh Teungku Taufik Yacob, S.Pd.I - Guru di Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara     DALAM sebuah hadis Ras...


Tgk Taufik Yacob
Oleh Teungku Taufik Yacob, S.Pd.I - Guru di Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara
   
DALAM sebuah hadis Rasulullah. Saw bersabda “Sesungguhnya masa itu terus berputar.” Perputaran waktu yang dimaksud tentu bukan hanya pergantian siang dan malam, pertukaran minggu dan bulan dan bukan pula hanya sedar informasi akan adanya hari esok, karena itu bukanlah berita besar padahal seorang nabi sesuai dengan gelarnya adalah pembawa berita besar (an-Naba’). 

            Berputarnya waktu merupakan berita besar yang disampaikan oleh rasulullah. Saw kepada kita, karena perputaran waktu itu berimplikasi pada segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu itu sendiri sehingga manusia perlu mempersiapkan dirinya menghadapi masa yang terus berputar.
            Salah satu implikasi dari berputarnya waktu adalah perobahan profesi, usaha dan jenis harta manusia sehingga diperlukan kajian hukum yang relevan tentang status profesi, usaha dan harta manusia dalam konteks kekinian, tentang hukumnya, kategorinya dan kewajiban yang mengikatnya menurut syar’i.
            Di masa Rasulullah. Saw masih hidup, profesi unggulan manusia ketika itu adalah peternakan, perkebunan dan perdagangan. Jenis harta utama mereka adalah binatang ternak, kebun kurma dan an-Naqd (uang emas dan perak). Semua jenis profesi dan harta unggulan manusia ketika itu dikenakan zakat sebagai kewajiban syar’I yang mengikatnya.
            Sekarang, keadaan berubah 180 derajat. Profesi unggulan manusia adalah perusahaan konstruksi, pejabat Negara, pegawai negeri/perusahaan, perdagangan valuta asing dan lain-lain. Harta utama manusia adalah saham, dan al-Warq an-Naqdy (uang logam dan uang kertas).
            Status hukum zakat al-Warq an-Naqdy sekarang mengalami kemandekan, khususnya di Aceh sehingga terjadi kerancuan yang sangat memprihatikan dalam masyarakat. Banyak terjadi dalam Gampong-gampong di Aceh orang miskin memberi zakat untuk orang kaya sementara orang kaya tidak mau mengeluarkan zakat dengan dalih profesi dan harta mereka tidak termasuk dalam kategori wajib zakat.
            Bagaimana pandangan kitab kuning mengenai status hukum al-Warq an-Naqdy?. Istilah al-Warq an-Naqdy sangat sulit didapatkan dalam literature fiqh klasik. Hal ini disebabkan penggunaan al-Warq an-Naqdy sebagai alat tukar terjadi setelah perang dunia pertama sehingga tidak dibicarakan oleh para fuqaha sebelumnya.
Tidak adanya pembahasan mengenai zakat al-Warq an-Naqdy  dalam literature fiqh klasik menyebabkan sebagian para ulama sekarang berpendapat tidak wajib zakat pada al-Warq an-Naqdy. Pendapat mereka didukung oleh dalil-dalil dan al-Mafhum al-Mukhalafah dan al-Mafhum al-Muwafaqah (pengertian tersirat) dari ibarat-ibarat kitab dalam fiqh klasik. Seperti ibarat (Fath al-Mu’in hal. 230):
ووجبت في ثمانية أصناف من المال: النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس.
“Dan zakat itu wajib pada delapan jenis harta yaitu: an-Naqdain (emas dan perak), binatang ternak, makanan pokok, kurma dan  anggur diberikan kepada delapan golongan manusia.”
            Sesuai dengan perkembangan zaman para fuqaha kontemporer memasukkan pembahasan  tentang zakat al-Warq an-Naqdy dalam kitab-kitab mereka. Di antara kitab-kitab fiqih kontemporer yang membahas tentang uang kertas adalah al-Fiqh alaa al-Mazahib al-Arba’ah, karya Abdurrahman al-Jaziry dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaily.
            Dalam kedua kitab tersebut dijelaskan bahwa manyoritas ulama berpendapat al-Warq an-Naqdy wajib dizakati, bahkan Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa semua ulama tiga mazhab (Hanafy, Maliki dan Syafi’I) sepakat tentang kewajiban zakat pada uang yang menjadi alat tukar di masa sekarang. Hanya para ulama mazhab Hambali yang menafikan kewajiban zakat pada uang yang beredar sekarang. Sangat tidak masuk akal bila pada manusia ada jenis harta yang bisa ditukar dengan perak secara mudah tapi tidak diwajibkan zakat padanya.
            Berikut kutipan teks kitab al-Fiqh alaa al-Mazahib al-Arba’ah, karya Abdurrahman al-Jaziry dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh yang membahas tentang zakat uang kertas/logam.
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية، لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل، ويمكن صرفها ب صرف بدون عسر، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية، ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة، ولا يخرجون منها زكاة؛ ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها؛ وخالف الحنابلة فقط،  (الفقه على المذاهب الأربعة:1: 549)
 Jumhur ulama berdapat wajib zakat pada uang kestas, karena uang kertas menggantikan posisi emas dan perak sebagai alat tukar dan mudah untuk ditukarkan dengan perak. Sangat tidak masuk akal bahwa pada manusia ada sekumpulan harta berbentuk kertas yang bisa ditukar dengan nishab zakat perak dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Karena itulah para fuqaha tiga mazhab sepakat tentang kewajiban zakatnya. Hanya ulama mazhab Hambali saja yang tidak sepakat.”
وبما أن هذا النظام ظهر حديثاً بعد الحرب العالمية الأولى، فلم يتكلم فيه فقهاؤنا القدامى، وقد بحث فقهاء العصر حكم زكاة هذه النقود الورقية ، فقرروا وجوب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية)؛ لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة، أو سندات دين، أو حوالة مصرفية بقيمتها ديناً على المصرف.
ولم ير أتباع المذهب الحنبلي الزكاة فيها حتى يتم صرفها فعلاً بالمعدن النفيس (الذهب أو الفضة) قياساً على قبض الدين.
والحق وجوب الزكاة فيها؛ لأنها أصبحت هي أثمان الأشياء، وامتنع التعامل بالذهب، ولم تسمح أي دولة بأخذ الرصيد المقابل لأي فئة من أوراق التعامل، (الفقه الاسلامي وادلته :2 : 727)
“Karena peraturan tentang uang kertas baru muncul setelah perang dunia pertama maka para fuqaha klasik tidak membahas tentangnya. Para fuqaha kontemporer telah membahas tentang hukum zakat pada uang kertas, mereka menetapkan bahwa uang kertas wajib dizakati menurut jumhur fuqaha (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah) karena uang merupakan utang kuat atas kas Negara atau promes atau wesel perbankan yang merupakan hutang yang mesti dibayar sesuai dengan nilainya. Para pengikut mazhab Hambali berpendapat uang kertas tidak wajib dizakati sehingga ia ditukar dengan emas atau perak, karena diqiyaskan kepada qabadh hutang. Pendapat yang benar adalah wajib zakat pada uang kertas, karena ia merupakan alat tukar yang sempurna yang menggantikan posisi emas dan perak sebagai alat tukar dan semua Negara tidak mengizinkan selain uang resminya dijadikan sebagai alat tukar.”
Maka dapat disimpulkan, pertama, bahwa tidak ada pembahasan tentang zakat uang kertas dalam literature fiqh klasik, karena ia baru muncul setelah perang dunia pertama. Kedua, mayoritas fuqaha kontemporer menetapkan wajib zakat pada uang kertas. Ketiga, Menurut Abdurrahman al-Zajiri, semua ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’I menetapkan kewajiban zakat pada uang kertas. Wallahu A’lam bi As-Shawab

Related

Opini 2727366179006450262

Terkini

Adv

Facebook Kami

10 Paling Populer

Total Tayangan Halaman

Adv

item