Ahmet Davutoğlu: Islam dan Gagasan Politik Luar Negeri Turki

Oleh: Agung Nurwijoyo, S.Sos* Graham Fueller dalam buku terbarunya “Turkey & Arab Spring: Leadership in the Middle East” secara ...

Oleh: Agung Nurwijoyo, S.Sos*

Graham Fueller dalam buku terbarunya “Turkey & Arab Spring: Leadership in the Middle East” secara khusus dalam chapter 10 mengangkat topic tentang perkembangan politik luar negeri Turki. Menariknya, dalam bagian tersebut mengambil tajuk “Forms of Islam: Ahmet Davutoğlu – A Pioneering a New Turkish Foreign Policy”.
Menarik disebabkan dua hal. Pertama, bagian tersebut mengangkat tajuk tentang Islam. Kedua, adalah sosok Davutoğlu yang menjadi pionir dalam gagasan baru politik luar negeri Turki. Secara umum, Davutoğlu tıdak pernah menganggap bahwa gagasannya adalah gagasan İslamis atau dalam banyak pendapat disebut sebagai gagasan Neo-Ottoman meskipun gagasan ini ditolak tidak hanya oleh Davutoğlu tetapi juga AK Parti.
Di bawah AK Parti, kekuatan militer dan birokrasi dalam politik luar negeri dan kebijakan keamanan nasional beralih kepada kekuatan sipil dan tokoh yang dipilih melalui jalan demokrasi. Sebagai contoh terlihat dalam kebijakan luar negeri Turki terhadap Afrika. Hubungan terhadap Afrika dapat dilihat dalam beberapa segmen. Politik dijalankan melalui pemerintah di bawah PM Erdoğan. Ekonomi didorong oleh para pebisnis. Masalah bantuan kemanusiaan meluas pengaruh Turki dengan keberadaan LSM seperti IHH, TIKA, dan KIZILAY. Dan bidang pendidikan dengan adanya beasiswa baik yang disediakan pemerintah maupun kekuatan sosial masyarakat seperti kelompok Gülen.
Tidak dapat dipungkiri, dalam 14 tahun (2002 – 2014) di bawah kekuatan Adalet ve Kalkınma Partisi /AK Parti (Partai Keadilan dan Pembangunan), politik luar negeri Turki menjadi kekuatan penting yang mengalami perubahan signifikan. Gaya ini didorong adanya trio kepemimpinan dalam era tersebut yaitu Abdullah Gül, Recep Tayıp Erdoğan dan Ahmet Davutoğlu. Mereka membuat konsep penting dalam gagasan politik luar negeri Turki dalam relasi dengan negara tetangga, tingkat regional dan global.
Konsep tersebut mempunyai akar yang kuat dalam geopolitik Turki mengubah wajah Turki di dunia. Dalam pandangan umum polugri, perdebatan tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan dengan kepentingan nasional. Namun, dalam beberapa kesempatan pandangan Turki yang disampaikan Davutoğlu memiliki gagasan yang berbeda dan keluar dari kebiasaan.
Kemunculan kekuatan polugri Turki tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Davutoğlu. Berangkat dari sebuah buku yang oleh Graham Fueller dan Joshua W Walker mendapatkan kritik karena buku yang menjadi panduan dalam polugri Turki era baru ini tidak memilıki transliterasi dalam bahasa İnggris ini gagasan polugri Turki diterapkan.
Buku “Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Ulusrararası Konumu (Strategic Depth, Turkey’s İnternational Position) menggambarkan bahwa kekuatan negara dalam politik internasional dipengaruhi oleh geopolitik dan sejarah. Davutoğlu memaparkan bahwa posisi Turki sangatlah unik. Turki mendapat keberuntungan dengan posisi geopolitik khususnya dengan mengontrol penuh wilayah Bosporus dan pengaruh dari sejarah Turki Usmani.
Gagasan “sıfır sorun” (zero enemies) yang genuine digagas Davutoğlu dianggap berlawanan dengan pandangan keamanan tradisional khususnya realis. Realis secara tradisional berangkat dari anggapan bahwa negara dipengaruhi oleh adanya instrumen kepentingan dan ancaman. Davutoğlu berusaha keluar dari ruang tersebut.
Kebijakan Luar Negeri Turki sebelum era AK Parti, dalam durasi waktu yang panjang, terkonsentrasi dalam usaha merespon adanya ancaman. Resistensi terhadap ancaman tersebut lahir dari Russia, “Islam”, kelompok Kurdi, kelompok minoritas dan negara tetangga yang tidak bersahabat bagi Turki.
Pandangan zero problems mulai dijalankan semasa Menteri Luar Negeri Abdullah Gül dengan membangun rasa sensitif terhadap sesama Muslim di kawasan dan kemampuan untuk berdiplomasi dengan Uni Eropa. Dalam 7 tahun sejak 2002, Turki menjalin kedekatan dengan Taheran (Iran), Damaskus (Suriah), dan Moskow (Russia) sedemikian baik hubungan baik yang dijalin dengan Washington DC (AS), Tel Aviv (Israel) dan Brussels (Belgia / Ibukota Uni Eropa).
Sosok Davutoğlu yang juga merupakan professor ilmu hubungan internasional tersebut mengembangkan gagasan yang keluar dari patron teori dengan visi yang tidak lepas dari pandangan sejarah, geopolitik, relasi dunia muslim dalam tatanan hubungan internasional dan juga relasi yang kuat sesama kultur yang beragam.
Turki adalah sentral.[1] Turki adalah negara yang memiliki pengalaman sejarah yang panjang dalam arena geopolitik dalam beragam wilayah termasuk Eropa, Balkan, Timur Tengah, Mediterania, Kaukasus, Asia Tengah, Eropa, dan juga Afrika. Bagi Davutoğlu, Turki bukan hanya sekedar “jembatan” antara Timur dan Barat. Apa yang berusaha diserap Turki adalah sebagai negeri yang memiliki tradisi multiculturalism, multi-ethnicity dan multi-faith.
Menolak disebut ‘Neo-Usmani’, Davutoğlu menyatakan bahwa Turki memperluas makna diaspora Turki: “Diaspora is no longer just our citizens. We consider all societies with which we lived for centuries as part of our diaspora.”
Dalam pandangan Davutoğlu, zero problems tersebut dipahami bahwa konflik regional, konfrontasi, dan perang ciptakan kondisi tidak stabil, merusak dan berbahaya bagi negara dan regional yang berdampak kepada masyarakat. Polugri Turki seolah berusaha berlawanan dengan patron AS. Turki memilih jalan negosiasi dengan berdialog sesame aktor dan setiap kelompok dibandingkan melalui jalan yang biasa dilakukan AS melalui tekanan, boikot, sanksi, ancaman dan invasi militer. Davutoğlu ingin menciptakan pola ‘proactive peace effort.
Pola polugri ini berdampak kesuksesan dalam penerapannya. Menjadi mediator antara AS dan dunia Arab pasca-invasi AS ke Irak, antara Israel dan Hamas, antara AS dan Iran serta antara Israel dan Suriah. Benar bahwa Davutoğlu membuka ruang dialog yang besar dalam polugrinya. Namun, dalam menghadapi prilaku Suriah dan Israel, Turki memberikan respon yang berbeda.
Turki memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan setelah Israel menolak untuk meminta maaf terhadap Turki atas apa yang dilakukan tentara Israel (Israel Defense Forces/IDF) dalam kasus Freedom Flotilla 2010. Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hubungan ekonomi kedua belah negara mengalami peningkatan dalam masa pemutusan hubungan diplomatik tersebut.
Begitupun respon Turki terhadap Suriah di bawah rezim Bashar al Assad. Ketika Davutoğlu baru dilantik menjadi PM Turki, Turki dihadapkan pada pergerakan kelompok IS (Islamic State, dulu ISIS) di daerah perbatasan Turki-Suriah yang banyak didiami etnis Kurdi di daerah Kobbani.  Dalam kondisi ini, Pasukan koalisi yang dipimpin AS menolak untuk memberikan intervensi militer terhadap wilayah tersebut.
Turki yang diajak untuk menjadi salah satu mitra koalisi tersebut memberikan persyaratan untuk bergabungnya Turki dalam pasukan koalisi. Persyaratan Turki yang juga diutarakan dalam wawancara pertama dengan CNN diantaranya adalah Turki bersedia untuk bergabung dengan pasukan koalisi jika memang tujuan utama dari pasukan koalisi adalah mengganti rezim berkuasa Suriah yang telah banyak memakan korban jiwa masyarakat Suriah.
Uniknya, posisi tawar ini juga tidak membuat bentuk hubungan antara Turki dengan AS menjadi memburuk. Di periode yang sama, hubungan antara Turki dan Russia berada dalam bentuk relasi yang sangat baik terbangun. Pola dialogis dalam membangun polugri ditambah dengan mindset bahwa peran Turki adalah sentral memberikan keuntungan tersendiri bagi Turki dalam hubungan internasional.
Davutoğlu tidak bisa dipungkiri adalah arsitek dalam politik luar negeri baru Turki. Beliau lahir di Konya yang merupakan kota relijius di tengah Turki. Davutoğlu menyelesaikan studi menengah di sebuah sekolah berbahasa Jerman di Istanbul dan mendapatkan gelar Ph.D dalam bidang hubungan internasional serta memulai karir di bidang akademik.
Dalam perjalanannya, Davutoğlu mempelajari bahasa Arab dan menghabiskan masa tiga tahun mengajar dan sempat menempati posisi penting di Departemen Ilmu Politik International Islamic University of Malaysia / IIUM (Universitas Islam Antarbangsa / UIA). Dalam pandangan Fuller, masa inilah yang menjadi penting. Hidup di luar Turki menambah pengalaman intelektual Davutoğlu. Kondisi Malaysia membantu terbentuknya pandangan Pan-Islamis Davutoğlu.
Davutoğlu sempat mengajar selama 4 tahun di Akademi Militer Turki dan Akademi Perang di Istanbul dimana membuka ruang bagi Davutoğlu dalam menjalin relasi dengan kultur Militer yang berorientasi kuat pada Kemalist. Fuller menambahkan bahwa pandangan Davutoğlu merelasikan antara teori dan visi berdasarkan sejarah, geopolitik, dunia Muslim dalam hubungan internasional dan sejarah relasi antar budaya. Hal ini menciptakan dasar teori dari kebijakan Turki. Demikian yang menjadikan Davutoğlu sebagai penasihat PM Erdoğan dalam pemerintah Turki pada 2002 dan menjadi menlu Turki pada 2009 serta Perdana Menteri Turki pada 2014 sekaligus ketua AK Parti.
Dewasa ini, Davutoğlu dapat menjadi satu gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara Islam dan kompetensi. Tidak hanya dalam hal tersebut, melainkan juga dalam kaitannya dalam kontribusi. Islam menjadi satu ınner-circle yang mendorong seorang Muslim untuk bisa memberikan ruang dalam kontribusi bagi ummat. Relasi kompetensi yang memperkuat dalam pandangan dalam kebijakan luar negeri Turki.
Sosoknya terekam dalam buku biografinya berjudul Hocam dimana dalam sebuah wawancara, Davutoğlu ditanya “nerede yaşamak isterdiniz?” (Dimana Anda ingin tinggal?) Sang PM pun menjawab, “Her sabah kalktığımda güneş doğarken Küdüş, Medine ve İstanbul'un tarihi siluetini aynı anda görebileceğim bir mekanda.” (Setiap terbangun di pagi hari siluet sejarah Yerusalem, Madinah dan Istanbul dalam satu tempat saya bisa melihatnya)


*Alumnus S1 Ilmu Hubungan Internasional FISIP Uİ, Mahasiswa S2 Studi Kawasan Timur Tengah dan Afrika Gazi Üniversitesi Turki. Sumber: Islamicgeo

Related

Opini 8716335878725167604

Terkini

Adv

Facebook Kami

10 Paling Populer

Total Tayangan Laman

Adv

item